SIDOARJO –MATAJATIMNEWS.COM
Janji DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk memediasi konflik antara Bupati dan Wakil Bupati kembali dipertanyakan. Aliansi Laskar Jenggala Peduli Sidoarjo menilai komitmen legislatif itu tidak pernah benar-benar diwujudkan. Alih-alih menghadirkan forum rekonsiliasi yang serius, DPRD justru dianggap memilih langkah aman yang jauh dari penyelesaian substansial.
Kekecewaan publik bermula dari pernyataan Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, pada 10 Februari 2026 yang menyampaikan komitmen untuk mempertemukan Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana dalam satu forum resmi. Pernyataan tersebut sempat memunculkan harapan bahwa DPRD akan mengambil peran aktif meredam konflik politik yang telah lama menyedot perhatian masyarakat.
Namun agenda yang digelar pada Kamis (12/3) pukul 16.00 WIB tidak mencerminkan janji tersebut. Pertemuan yang sebelumnya diharapkan menjadi ruang dialog justru dikemas dalam bentuk buka puasa bersama dan santunan anak yatim. Kegiatan yang bersifat seremonial itu dinilai sama sekali tidak menyentuh inti persoalan yang selama ini memicu ketegangan di lingkup pemerintahan daerah.
Situasi semakin menimbulkan tanda tanya ketika dalam acara tersebut hanya Bupati Subandi yang hadir. Kursi Wakil Bupati Mimik Idayana terlihat kosong. Absennya salah satu pihak dalam agenda yang semula digadang-gadang sebagai ruang rekonsiliasi semakin memperkuat kesan bahwa proses mediasi tidak pernah benar-benar dipersiapkan secara serius.
Saat dimintai penjelasan, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menyatakan pihaknya telah mengundang kedua pimpinan daerah tersebut.
“Kami sudah mengundang keduanya, tetapi Wakil Bupati tidak hadir. Kami sudah berusaha semampu kami,” ujarnya kepada perwakilan Aliansi Laskar Jenggala.
Pernyataan tersebut justru memantik kritik. Bagi sebagian pihak, sikap tersebut mencerminkan lemahnya inisiatif politik DPRD dalam menjalankan fungsi penyeimbang terhadap eksekutif. Bahkan sebelumnya, anggota DPRD dari fraksi partai pengusung, Warih Andono, sempat menyebut konflik antara Bupati dan Wakil Bupati sebagai persoalan pribadi.
Pandangan itu langsung ditanggapi Ketua Presidium Laskar Jenggala, Bramada Pratama Putra. Ia menilai polemik yang terjadi sudah melampaui ranah personal karena berdampak langsung terhadap stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik.
“Yang muncul justru undangan buka bersama. Kegiatan itu tentu baik, tetapi bukan itu yang dijanjikan. Pada 10 Februari lalu Ketua DPRD secara terbuka berkomitmen menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati dalam forum islah demi kepentingan Sidoarjo,” tegas Bramada.
Ia menegaskan bahwa kehadiran aliansi dalam agenda tersebut bukan sekadar menghadiri undangan seremonial, melainkan untuk menagih komitmen politik DPRD yang sebelumnya telah disampaikan kepada publik.
“Kami tetap menghargai undangan Safari Ramadan sebagai bentuk silaturahmi. Namun Aliansi Peduli Sidoarjo tetap berpegang pada komitmen awal yang pernah dibangun bersama DPRD. Fokus kami tetap sama: DPRD harus segera mempertemukan Bupati dan Wakil Bupati dalam forum dialog yang nyata,” ujarnya.
Menurut Bramada, konflik yang terus berlangsung tanpa penyelesaian hanya akan memperpanjang ketidakpastian dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Perseteruan ini sudah terlalu lama menjadi tontonan publik. Jika dibiarkan berlarut-larut tanpa langkah konkret, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan semakin terkikis,” katanya.
Nada kritik yang sama juga disampaikan Ketua DPC GRIB Jaya Sidoarjo, Moh Waldi. Ia menilai DPRD seharusnya mampu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih tegas, terutama ketika konflik terjadi di level pimpinan daerah.
Di sisi lain, Humas Ormas Komunitas Rakyat Anti Korupsi (KORAK), Sugeng, menyoroti perilaku sebagian pejabat publik yang kerap memperlihatkan ketegangan melalui media sosial.
“Kalau masyarakat biasa mungkin tidak terlalu jadi soal. Tapi ini pejabat publik. Ketika Bupati dan Wakil Bupati terlihat saling berseberangan di ruang digital, yang terdampak bukan hanya citra pemerintah, tetapi juga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Aliansi Laskar Jenggala secara kolektif menilai DPRD Sidoarjo belum menunjukkan langkah tegas dalam menyikapi konflik tersebut. Lembaga legislatif dinilai lebih banyak berhenti pada pernyataan dan simbolisme tanpa menghadirkan solusi nyata.
Mereka mendesak DPRD untuk tidak sekadar mengulang komitmen di ruang publik, tetapi benar-benar mengambil inisiatif politik yang jelas guna mempertemukan kedua pimpinan daerah tersebut.
Bagi aliansi, setiap agenda yang difasilitasi DPRD seharusnya tidak berhenti sebagai seremoni simbolik, melainkan menjadi ruang dialog yang serius dan produktif demi memulihkan stabilitas pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.
Jurnalis : Mr.M