SUMENEP | MATAJATIMNEWS.COM
Hati siapa yang tak terenyuh melihat kondisi Rukmi (53), warga Dusun Tamanan, Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep. Selama kurang lebih dua puluh tahun menjanda, ia harus berjuang seorang diri menghidupi dan merawat anak semata wayangnya yang menyandang disabilitas, tanpa kepastian bantuan dari pemerintah.
Dalam kesehariannya, Rukmi bekerja serabutan demi menyambung hidup. Tak ada pekerjaan tetap, tak ada penghasilan pasti. Yang ada hanyalah tekad bertahan hidup agar ia dan anaknya tetap bisa makan dan berteduh. Ia mengaku tak pernah bermimpi hidup berkecukupan, sebab kondisi ekonomi yang carut-marut kerap membuatnya berada di titik nyaris putus asa.
Saat ditemui matajatimnews.com, Rukmi menuturkan dengan suara lirih dan raut wajah penuh kesedihan.
“Kalau soal rumah, saya dibantu saudara-saudara untuk memperbaiki seadanya. Tapi untuk makan dan kebutuhan hidup, saya harus bekerja sendiri. Dulu saya pernah dapat bantuan PKH satu kali, setelah itu tidak pernah lagi,” ujarnya.
Padahal, kondisi Rukmi dan anaknya jelas masuk kategori warga rentan yang seharusnya menjadi prioritas program perlindungan sosial pemerintah, baik dari pusat maupun melalui pemerintah desa.
Guna mengklarifikasi terputusnya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), matajatimnews.com menghubungi pendamping PKH di wilayah Kecamatan Pragaan. Pihak pendamping menyatakan akan melakukan pengecekan. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian atau penjelasan lanjutan terkait alasan dihentikannya bantuan tersebut.
Tak berhenti di situ, matajatimnews.com juga berupaya mengonfirmasi Kepala Desa Prenduan, Eko, melalui pesan WhatsApp terkait bantuan PKH yang terhenti serta bentuk perhatian desa terhadap anak penyandang disabilitas. Sayangnya, upaya konfirmasi tersebut tidak mendapatkan respons. Pesan tidak dibalas, dan panggilan telepon pun tak diangkat.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: kepada siapa warga harus mengadu, jika kepala desa sebagai pemangku kebijakan tertinggi di tingkat desa sulit dihubungi?
Selama dua dekade terakhir, Rukmi hidup dalam penderitaan berkepanjangan sejak ditinggal suaminya. Ironisnya, di tengah berbagai program bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah, ia justru luput dari perhatian. Padahal, secara faktual dan administratif, kondisi hidupnya layak menjadi prioritas intervensi negara melalui pemerintah desa.
Masihkah ada secercah harapan bagi Rukmi untuk hidup lebih layak seperti warga lainnya? Ataukah ia harus terus bertahan dalam kesunyian, menunggu uluran tangan yang tak kunjung datang?
matajatimnews.com berharap pihak-pihak berwenang, khususnya di tingkat desa dan kecamatan, dapat menjalankan amanah dan tanggung jawabnya secara sungguh-sungguh dalam mengayomi masyarakat. Terlebih ketika menyangkut persoalan hidup warga miskin dan penyandang disabilitas yang seharusnya mendapat perlindungan dan perhatian khusus dari negara.
(Jubriyono)