SURABAYA, MATAJATIMNEWS.COM
Citra tegas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai partai yang lantang mengusung semangat anti-korupsi kini diuji. Di tengah komitmen tersebut, publik justru dihadapkan pada fakta bahwa dua kader yang duduk dalam struktur Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Timur merupakan mantan narapidana.
Situasi ini memunculkan ironis yang sulit diabaikan. Bukan karena kekurangan kader, melainkan sebaliknya—PSI dikenal memiliki banyak kader potensial. Namun dalam praktiknya, struktur kepengurusan justru terkesan eksklusif, dengan nama-nama yang itu-itu saja, termasuk figur yang pernah tersandung kasus hukum dan diputus bersalah oleh pengadilan.
Dua posisi strategis yang menjadi sorotan adalah Wakil Ketua DPW PSI Jawa Timur yang dijabat oleh AMS, serta posisi di Departemen Copywriting yang diisi oleh RMHSP.
Berdasarkan penelusuran, RMHSP pernah terjerat kasus penggelapan saat bekerja di PT Harapan Cellular Makmur (PT Hacom). Dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya, ia divonis 2 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim yang diketuai Widiarso. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah melakukan penggelapan IMEI goodstock (IMEI pengganti) ponsel merek Realme, yang mengakibatkan kerugian perusahaan mencapai Rp 323 juta.
Sementara itu, AMS juga memiliki rekam jejak hukum. Ia pernah tersandung kasus penyalahgunaan dalam pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah. Dalam perkara tersebut, AMS dijatuhi hukuman 2 bulan 15 hari penjara serta denda sebesar Rp10 juta.
Upaya konfirmasi kepada Ketua DPW PSI Jawa Timur, F. Bagus Panuntun, belum membuahkan hasil. Hingga berita ini ditulis, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan atas pesan WhatsApp yang dikirimkan oleh awak media.
Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPW PSI Jawa Timur, Filmon M.W. Lay, memberikan respons singkat saat dikonfirmasi. “Masih sidang, mas,” ujarnya melalui pesan WhatsApp pada Jumat (17/4/2026), tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait polemik tersebut.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai konsistensi internal partai dalam menerapkan nilai-nilai yang selama ini digaungkan. Transparansi dan akuntabilitas yang menjadi fondasi kepercayaan publik kini diuji oleh realitas di lapangan.
Bersambung