GRESIK : MATAJATIMNEWS COM
Rekam jejak kepemimpinan Kepala Desa Choirul Anam di Desa Pucung, Kecamatan Balongpanggang, tercatat sangat memprihatinkan. Data Sistem Informasi Kinerja Desa (SIKD) Tahun Anggaran 2025 menjadi bukti tak terbantahkan bahwa selama dua periode menjabat, pembangunan ekonomi desa mengalami kegagalan sistemik.
Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2023–2025), Desa Pucung tercatat menerima suntikan Dana Desa (DD) yang signifikan:
2023: Rp762,7 Juta
2024: Rp913,2 Juta
2025: Rp792,5 Juta
Jika digabungkan dengan bantuan keuangan APBD lainnya, angka ini menyentuh angka miliaran. Namun, besarnya modal fiskal ini tidak berbanding lurus dengan perbaikan taraf hidup. Angka Jumlah Penduduk Miskin (JPM) justru menunjukkan tren peningkatan, sebuah indikator kuat bahwa strategi pengentasan kemiskinan di desa ini mengalami malfungsi.
Lebih mencorengkan, skor kinerja BUMDes bernilai 0,00. Padahal berdasarkan Permendagri No. 4 Tahun 2015, BUMDes adalah instrumen wajib untuk membuka lapangan kerja dan menambah Pendapatan Asli Desa (PADes). Angka nol ini menegaskan bahwa motor ekonomi desa benar-benar mati suri, tidak bergerak, dan tidak produktif sama sekali.
Kemiskinan bertambah karena dana habis terserap untuk hal yang tidak berdampak jangka panjang. Pembangunan fisik tanpa pemberdayaan hanya memberi manfaat sesaat. Setelah proyek selesai, warga kembali menganggur. Tidak ada modal bergulir, tidak ada skill baru, sehingga daya beli melemah sementara kebutuhan hidup naik. Inilah sebabnya, yang miskin makin sulit lepas, dan yang hampir mampu justru jatuh kembali miskin.
Data ini bukan isu, melainkan fakta hukum yang dicatat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Gresik melalui aplikasi SIKD. Prosesnya berjenjang: desa input data, diverifikasi Kecamatan Balongpanggang, lalu divalidasi DPMD. Angka yang tertera adalah status resmi yang diakui negara.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Choirul Anam saat dikonfirmasi terkait data tersebut belum memberikan tanggapan atau respon apapun.
Dokumen ini menjadi saksi bisu kegagalan pengelolaan amanah. Pertanyaan besar kini menggantung di kepala masyarakat: Ke mana perginya miliaran rupiah itu jika hasilnya hanya kemiskinan yang makin merajalela?
(Ahot)