Sampang, Madura – Aksi unjuk rasa yang digelar masyarakat dan sejumlah aktivis di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, pada Rabu (tanggal dapat disesuaikan), berakhir ricuh dan anarkis. Massa menuntut agar Pemerintah Kabupaten Sampang bersama DPRD segera menetapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada tahun 2026.
Aksi yang awalnya berlangsung damai itu berubah menjadi kericuhan setelah massa merasa kecewa karena Bupati Sampang dan pimpinan DPRD tidak menemui mereka. Para demonstran menilai pemerintah daerah tidak responsif terhadap aspirasi rakyat.
Salah satu orator aksi bahkan menyebut sikap Bupati dan DPRD yang tidak menemui massa sebagai bentuk kepengecutan dan ketidakpedulian terhadap suara masyarakat desa.
Kericuhan dan Kerusakan Fasilitas Umum
Situasi memanas ketika sebagian demonstran mulai melakukan tindakan anarkis. Mereka membakar ban di tengah jalan dan merusak sejumlah fasilitas umum, termasuk area Alun-alun Sampang. Sejumlah properti pemerintah dilaporkan mengalami kerusakan akibat lemparan batu dan aksi dorong dengan aparat keamanan.
Polisi yang berjaga di lokasi berusaha membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata dan semprotan air. Akibatnya, beberapa orang mengalami luka-luka, baik dari pihak aparat maupun demonstran. Beberapa di antaranya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.
Wakil Bupati Turun Tangan
Ketegangan mulai mereda setelah Wakil Bupati Sampang, KH. Mahfud, yang akrab disapa Kyai Mahfud, turun langsung menemui para pengunjuk rasa. Dalam dialog singkatnya, Kyai Mahfud berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Bupati dan DPRD Sampang, serta memperjuangkan agar pelaksanaan Pilkades serentak bisa direalisasikan sesuai harapan warga.
“Kami memahami keinginan masyarakat. Aspirasi ini akan kami sampaikan dan perjuangkan di tingkat pemerintah daerah agar demokrasi di Sampang tetap berjalan dengan baik,” ujar Kyai Mahfud di hadapan massa.
Tuntutan Tetap Disuarakan
Meski sempat diwarnai ketegangan, masyarakat dan aktivis menegaskan bahwa tuntutan mereka bukanlah untuk membuat kericuhan, melainkan agar proses demokrasi di tingkat desa bisa berjalan secara terbuka dan serentak pada tahun 2026. Mereka berharap pemerintah daerah mendengarkan aspirasi rakyat dan tidak menunda-nunda keputusan terkait jadwal Pilkades.
Hingga malam hari, situasi di sekitar kantor Bupati dan DPRD Sampang berangsur kondusif setelah aparat gabungan berhasil mengendalikan massa. Namun, sejumlah titik masih dijaga ketat untuk mengantisipasi aksi susulan.
Penulis muksan