JAKARTA – TNI mulai memfinalisasi konsep pengerahan pasukan pemelihara perdamaian ke Jalur Gaza, Palestina. Rencana ini dipaparkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam rapat bersama Komisi I DPR RI pada Senin (24/11).
Agus mengungkapkan bahwa proses seleksi personel dari tiga matra telah berjalan. Kontingen yang akan diberangkatkan ke wilayah konflik tersebut dirancang berada di bawah komando seorang perwira tinggi berpangkat jenderal bintang tiga.
“Seleksi sudah masuk tahap akhir. Untuk komando kontingen, rencananya dipimpin jenderal bintang tiga,” ujar Agus di Kompleks Parlemen, Senayan.
Komposisi Pasukan: Tiga Brigade Komposit
Dalam paparan tersebut, Agus menjelaskan struktur kontingen yang akan dikirim ke Gaza. TNI menyiapkan tiga Brigade Komposit, masing-masing memuat beberapa unsur penting:
- Batalion kesehatan
- Batalion zeni (teknik)
- Batalion bantuan mekanis
Selain unsur darat, kontingen juga akan diperkuat elemen udara. TNI mempersiapkan helikopter angkut dan pesawat C-130 Hercules untuk mendukung mobilitas dan suplai logistik.
TNI AL pun menambah dukungan dengan menyiapkan dua Kapal Bantu Rumah Sakit (KBRS) yang dilengkapi helikopter dan fasilitas medis penuh.
Pemerintah Pertimbangkan 20.000 Prajurit
Dalam rapat tersebut, isu kemungkinan pengerahan hingga 20.000 prajurit juga ikut dibahas, meski keputusan final masih menunggu pembahasan lintas kementerian dan persetujuan internasional.
Dua Jalur Keterlibatan Indonesia
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya menjelaskan bahwa ada dua jalur yang memungkinkan Indonesia masuk dalam misi perdamaian Gaza:
- Mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
- Keterlibatan dalam pasukan stabilisasi internasional (International Stabilization Force/ISF), sebuah inisiatif global yang didorong oleh Presiden AS Donald Trump.
Menurut Sjafrie, opsi kedua memerlukan persetujuan sejumlah negara yang memiliki pengaruh besar dalam dinamika konflik Gaza:
Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar, Uni Emirat Arab, serta Israel sebagai pihak yang terlibat langsung dalam konflik.
“Jika negara-negara tersebut menyatakan persetujuan, Indonesia siap berpartisipasi,” kata Sjafrie.
Redaksi