SURABAYA – MATAJATIMNEWS.COM
Rencana aksi demonstrasi besar akan digelar di Surabaya pada Rabu 3 September 2025. Aksi tersebut digagas oleh aktivis sekaligus pengacara kondang No Viral No Justise Cak Sholeh bersama sejumlah elemen masyarakat yang peduli terhadap perubahan di Jawa Timur.
Dikutip dari konten di Facebook Cak Sholeh No Viral No Justise, Ada tiga isu besar yang akan menjadi tuntutan utama dalam aksi itu. Pertama, massa menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menindaklanjuti dugaan kasus korupsi dana hibah yang menyeret nama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Kedua, mendesak adanya penghapusan atau pengampunan pajak kendaraan bermotor serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ketiga, menuntut perbaikan layanan pendidikan di Jawa Timur, khususnya terkait pungutan liar di sekolah negeri serta praktik penahanan ijazah.
Desakan pada KPK
Cak Sholeh menilai, proses hukum terhadap dugaan penyalahgunaan dana hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus segera dituntaskan. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana penyidikan yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut.
“Jangan sampai ada kesan hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kasus dana hibah harus diusut sampai tuntas, siapapun yang terlibat harus diproses termasuk Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, ” ujar Cak Sholeh dalam keterangannya.
Isu Pajak Jadi Sorotan
Selain kasus dana hibah, isu pengampunan pajak kendaraan bermotor dan PBB juga akan menjadi sorotan utama dalam aksi 3 September mendatang. Selama ini, Cak Sholeh mengaku telah melayangkan beberapa gugatan ke pengadilan terkait penghapusan pajak kendaraan bermotor, namun permohonan tersebut kerap ditolak.
Ia menilai kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memberikan keringanan pajak masih bersifat parsial dan diskriminatif. “Kebijakan penghapusan pajak yang hanya menyasar pengemudi ojek online dan masyarakat miskin yang terdaftar di Kementerian Sosial itu tidak cukup. Banyak masyarakat menengah ke bawah yang juga butuh keringanan pajak, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sulit,” tegasnya.
Pendidikan Masih Bermasalah
Bidang pendidikan juga tak luput dari perhatian. Cak Sholeh menyebut, masih banyak sekolah negeri tingkat SMA dan SMK di Jawa Timur yang membebani orang tua siswa dengan berbagai pungutan, mulai dari uang komite, seragam, buku, hingga sumbangan lainnya.
Lebih jauh, ia menyoroti praktik penahanan ijazah siswa oleh pihak sekolah dengan alasan administrasi yang belum diselesaikan. Menurutnya, tindakan itu melanggar hak dasar siswa untuk mendapatkan dokumen kelulusan mereka.
“Pendidikan seharusnya menjadi hak bagi setiap warga negara. Tapi kenyataannya, masih ada sekolah negeri yang menahan ijazah dengan alasan administrasi. Ini tidak boleh lagi terjadi,” ujarnya.
Siap Gelar Aksi Damai
Rencananya, aksi demonstrasi ini akan dipusatkan di beberapa titik strategis di Kota Surabaya, termasuk kawasan Gedung Negara Grahadi yang menjadi kantor Gubernur Jawa Timur. Massa akan membawa berbagai atribut dan spanduk untuk menyuarakan aspirasi mereka.
Cak Sholeh menegaskan, aksi ini akan digelar secara damai dan terbuka untuk semua elemen masyarakat yang peduli terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan di Jawa Timur. “Kami ingin menyampaikan aspirasi rakyat secara terbuka, dengan harapan pemerintah benar-benar mendengar suara masyarakat,” kata dia.
Aksi 3 September nanti diperkirakan akan diikuti ratusan hingga ribuan peserta dari berbagai latar belakang. Panitia aksi kini tengah melakukan konsolidasi di sejumlah daerah untuk memastikan jalannya demonstrasi berjalan tertib dan sesuai aturan hukum yang berlaku.
Jurnalis : Mr.Mahmud