SURABAYAGelombang tekanan terhadap dugaan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menguat. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa besar lanjutan dalam waktu dekat sebagai kelanjutan dari demonstrasi sebelumnya yang dinilai belum menyentuh seluruh target.
Keputusan menggelar aksi lanjutan tersebut diambil setelah MAKI Jatim mengadakan konsolidasi internal pengurus pada Jumat (12/12). Dalam aksi yang disebut sebagai gelombang kedua ini, MAKI Jatim menegaskan fokus akan diarahkan kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum sempat didatangi dalam aksi sebelumnya.
Berbeda dengan aksi perdana, MAKI Jatim kali ini tidak lagi menggunakan kendaraan besar jenis trailer sebagai mobil komando. Strategi lapangan diubah dengan menggunakan kendaraan double cabin agar pergerakan massa lebih lincah dan mudah menjangkau kantor-kantor OPD yang aksesnya terbatas.
Meski demikian, perubahan teknis tersebut tidak mengurangi skala aksi. MAKI Jatim memperkirakan sekitar 700 hingga 800 massa akan terlibat. Bahkan jumlah tersebut berpotensi bertambah karena banyak anggota dan simpatisan dari berbagai daerah di Jawa Timur yang sebelumnya belum dapat bergabung, kini telah menyatakan kesiapan turun ke jalan.
Sejumlah OPD yang masuk dalam daftar sasaran aksi antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, BPBD Jawa Timur, Dinas PU Sumber Daya Air, Bakesbangpol, Dinas Pendidikan, serta beberapa OPD strategis lainnya di lingkup Pemprov Jatim.
Koordinator MAKI Jawa Timur, Heru Satriyo, menegaskan bahwa aksi lanjutan ini tidak sekadar demonstrasi simbolik, melainkan membawa materi dugaan tindak pidana korupsi yang telah disusun berdasarkan data dan dokumen yang dinilai sah secara hukum.
“Data sudah kami siapkan melalui tim Litbang dan Investigasi. Aksi ini berbasis fakta, bukan opini,” tegas Heru kepada wartawan.
Menurutnya, persiapan aksi saat ini telah mencapai sekitar 80 persen. Tahapan selanjutnya adalah pengiriman surat pemberitahuan resmi kepada aparat kepolisian serta finalisasi jumlah peserta dari luar Surabaya.
“Aksi ini akan dikemas lebih variatif, lebih fokus, dan lebih menekan. Target kami jelas: OPD yang kami nilai memiliki catatan buruk dalam pengelolaan anggaran,” ujarnya.
MAKI Jatim juga menegaskan bahwa momentum aksi ini masih berkaitan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, sebagai bentuk konsistensi gerakan masyarakat sipil dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah tahun 2025.
“Kami tidak bergerak tanpa dasar. OPD yang kami datangi adalah OPD dengan indikator merah berdasarkan temuan data yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. MAKI tidak pernah main-main,” pungkas Heru.
Redaksi