SURABAYA-MATAJATIMNEWS.COM
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ormas 212 Loro Siji Loro "Rakyat Makmur Sejahtera" melakukan audiensi resmi dengan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Senin,10/08/2026. Kegiatan ini merupakan wujud peran aktif masyarakat dalam mengawal pelaksanaan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran bagi seluruh warga Jawa Timur.
Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Ormas 212 Loro Siji Loro, Rahmat Putra Perdana atau akrab disapa Mas Dana, didampingi jajaran pengurus pusat serta perwakilan anggota dari berbagai wilayah. Dalam pertemuan tersebut, pihak ormas menyampaikan sejumlah catatan penting dan aspirasi yang disusun berdasarkan pantauan serta keluhan masyarakat di lapangan.
Poin utama yang disampaikan meliputi permintaan penjelasan resmi terkait sejumlah proyek pembangunan yang mengalami keterlambatan penyelesaian. Selain itu, pihaknya mendesak peningkatan sistem pengawasan dan evaluasi agar setiap pekerjaan selesai sesuai jadwal dan memenuhi standar spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Mereka juga meminta keterbukaan informasi mengenai progres fisik dan realisasi anggaran proyek-proyek strategis yang menjadi prioritas pemerintah provinsi.
Selain itu, DPP Ormas 212 mendorong percepatan penanganan hambatan yang terjadi di lapangan agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat. Penguatan koordinasi antar perangkat daerah dan pihak terkait juga menjadi perhatian utama guna meminimalkan kendala yang menyebabkan keterlambatan. Tak kalah penting, mereka meminta disediakannya mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat serta jaminan tindak lanjut yang cepat dan jelas terhadap setiap laporan yang masuk.
"Kami hadir di sini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menyampaikan aspirasi secara konstruktif. Harapan kami, setiap program pembangunan dapat berjalan tepat waktu, dikelola secara transparan, memiliki kualitas yang baik, dan benar-benar membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Jawa Timur," tegas Rahmat Putra Perdana usai audiensi.
Pihaknya berharap pertemuan ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan elemen masyarakat. Melalui dialog terbuka, keterbukaan informasi, dan pengawasan yang saling mendukung, tata kelola pembangunan di Jawa Timur diharapkan dapat semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Red