Tak ada hasil yang ditemukan

    Transparansi Dana Ketahanan Pangan Desa Mojopuro Gede Disorot, Kades Diduga Bungkam dan Lempar Konfirmasi ke Carik


         GRESIK: MATAJATIMNEWS COM

    Penggunaan alokasi minimal 20 persen Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 untuk program ketahanan pangan di Desa Mojopuro Gede, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, menuai tanda tanya. Pasalnya, Kepala Desa Mojopuro Gede, diduga enggan memberikan keterangan terbuka saat dimintai konfirmasi oleh awak media terkait transparansi serta realisasi penggunaan anggaran tersebut.

    ​Upaya konfirmasi yang dilayangkan tidak membuahkan hasil. Alih-alih memberikan penjelasan rinci mengenai penggunaan anggaran negara tersebut, Kades  terkesan menghindar dan melemparkan tanggung jawab penjelasan kepada Sekretaris Desa (Carik).

    Sampean ke carik saja, Mas," ujar Kades singkat saat dimintai klarifikasi oleh awak media.

    ​Sikap tertutup tersebut memicu pertanyaan mengenai keterbukaan informasi publik di tingkat pemerintahan desa, mengingat dana ketahanan pangan merupakan program prioritas nasional yang bersumber dari APBN dan wajib dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat.

    ​Sejumlah poin krusial yang seharusnya dapat dijelaskan secara terbuka oleh Pemerintah Desa Mojopuro Gede meliputi lima aspek utama:

    Besaran Pasti Anggaran: Nilai nominal pasti alokasi minimal 20 persen untuk ketahanan pangan dari total pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

    ​Bentuk dan Sasaran Program: Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta alokasi pengadaan program, apakah menyasar sektor pertanian, peternakan, perikanan, atau pembangunan infrastruktur penunjang.

    -​Mekanisme Pengelolaan: Pihak pelaksana teknis kegiatan di lapangan, apakah dikelola secara swakelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa atau melalui skema penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

    ​Realisasi dan Progres Fisik: Persentase serapan anggaran hingga saat ini beserta kondisi riil fisik proyek atau pengadaan barang di lapangan.

    Daftar Penerima Manfaat: Kelompok warga atau gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang menjadi sasaran program, termasuk kejelasan sistem pengelolaan ke depan, apakah bersifat hibah, bagi hasil, atau dana bergulir.

    ​Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta regulasi pengelolaan keuangan desa, kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa memiliki kewajiban untuk menjamin akses informasi yang akurat dan transparan bagi warga maupun pers sebagai fungsi kontrol sosial.

    ​Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Mojopuro Gede belum memberikan rincian dokumen maupun keterangan resmi lanjutan terkait realisasi program ketahanan pangan tahun anggaran 2025 tersebut.

    bersambung.....

    Ahot

    Lebih baru Lebih lama

    نموذج الاتصال